Integrasi sistem menghubungkan 2 atau lebih sistem yang sama maupun berbeda bahasa pemrograman. Sistem-sistem tersebut dapat saling bertukar data untuk mencegah manipulasi dan dapat menghasilkan informasi baru guna mendukung pengambilan keputusan. Dengan melakukan integrasi sistem, ada 4 manfaat utama yang bisa dirasakan yaitu:

• 100% data konsisten tanpa ragu dan pasti tepat.
• Efisiensi SDM untuk mencegah entri ulang untuk data.
• Pertukaran informasi secara real time antar aplikasi.
• Data bisa diolah menjadi sistem pendukung keputusan.

Selain membutuhkan tenaga IT yang bepengalaman dalam melakukan integrasi sistem, juga terdapat beberapa syarat agar integrasi sistem dapat berjalan dengan maksimal yaitu.

• Kebijakan. Setiap Pemilik Aplikasi harus Bersedia Berkolaborasi sehingga Proses Integrasi dapat Dijalankan.
• Manajemen. Manajemen kerjasama antar Pihak yang melakukan Kolaborasi harus sinergis. Disaat Pihak I Membutuhkan Data yang Dibutuhkan, maka Pihak II selesai menyediakan Datanya agar dapat Ditransfer secara Otomatis.
• Teknologi. Partner Tim IT yang ditunjuk memiliki pengalaman berhasil dalam integrasi. Hal ini sangat penting mengingat integrasi memiliki tingkat kerumitan yang sangat tinggi. Tim IT dituntut tidak hanya memahami bisnis proses aplikasi yang dia buat, namun semua aplikasi yang akan diintegrasikan.

Contoh Integrasi Sistem

Salah satu bidang usaha yang melakukan integrasi sistem adalah Tifa Foundation, salah satu yayasan terbesar di Indonesia. Mereka menghadirkan aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) yaitu aplikasi manajemen bisnis yang memudahkan pengelolaan bisnis secara terintegrasi yang dibangun oleh JMC IT Consultant. Didalamnya terdapat aplikasi keuangan, pengelolaan SDM, sampai dengan pengelolaan dan evaluasi program kerja yang saling terhubung. Manfaat yang dirasakan dari integrasi tersebut adalah:

• Setiap aplikasi terhubung untuk bertukar data secara otomatis.
• Pertukaran data lintas aplikasi menjadi lebih aman karena diproses secara sistemik.
• Dapat menampilkan rekap data lintas aplikasi secara menyeluruh.

Selain pihak swasta seperti Tifa Foundation melakukan integrasi, ada juga pemerintahan daerah yang sudah menjalankan integrasi untuk memaksimalkan produktivitas dan layanan ke masyarakat yaitu D.I.Yogyakarta. Integrasi yang dilakukan dikenal dengan Command Center D.I.Yogyakarta. Dengan menerapkan integrasi sistem informasi, ada beberapa manfaat yang sudah dirasakan yaitu :

• Hanya tinggal klik satu tombol, data berpindah dari aplikasi A ke aplikasi B.
• Secara real time, Gubernur dan pejabat daerah dapat memonitor keuangan, kinerja pegawai per instansi, dan detail lainnya mudah diamati.
• Mudah memonitor setiap sudut kota dari satu buah tempat.
• Kinerja setiap instansi dalam memberikan respon terpantau dengan optimal.

Itu tadi adalah dua contoh riil dari manfaat melakukan integrasi, masih banyak manfaat yang bisa dirasakan berdasarkan bisnis atau bidang pekerjaan yang diintegrasikan. Untuk informasi lebih detail tentang layanan integrasi sistem dari JMC IT Consultant, dapat menghubungi no WA +62 811-2582-510.

Baca Juga : Integrasi sistem perangkat lunak

The post Contoh Integrasi Sistem appeared first on JMC IT Consultant.

Karena besar kemungkinan suatu informasi yang disimpan oleh masing-masing divisi ternyata sama. Sehingga hal ini membuat suatu kinerjanya menjadi tidak maksimal sebagaimana mestinya. Misalnya saja seperti dalam divisi pinjaman komersial oleh bank. Tidak dapat dipungkiri bila bagian kredit dan marketing kemungkinan besar memiliki customer sama.

Sehingga informasi tersebut menjadi useless. Dalam hal ini, teknologi database efektif menyelesaikan berbagai macam masalah seperti itu dengan baik. Sehingga segala bentuk kesamaan data bisa diminimalisir menjadi lebih baik. Karena semua data informasinya sudah disimpan dan diatur secara terpusat.

Peran Integrasi Sistem Aplikasi

Hampir sebagian besar perguruan tinggi saat ini selalu mengikuti suatu perkembangan teknologi terbaru. Karena hadirnya suatu teknologi ampuh menciptakan banyak perubahan besar sehingga bisa memberikan kelebihan seperti less-complexity, less-time, less-paper, dan less-cash. Dalam hal ini pemanfaatan sistem informasi menjadi salah satu poin penting dalam perguruan tinggi.

Sistem informasi sendiri merupakan suatu teknologi yang dimanfaatkan untuk manajemen data dan mendukung operation system. Dengan adanya sistem informasi, pelayanan akademik, dan pengolahan data yang baik membuat layanan kampus lebih efektif dan efisien. Sehingga hal ini membuat para mahasiswa bisa memanfaatkan fasilitas dengan baik.

Baca Juga : Integrasi sistem perangkat lunak

Beberapa contoh penerapan integrasi sistem aplikasi pada perguruan tinggi adalah SDM, beasiswa, informasi akademik, keuangan, dan alumni. Setiap sistem informasi tersebut mempunyai fungsi yang tidak sama dalam menangani datanya. Misalnya saja untuk informasi akademik, maka yang dihubungkan adalah data perkuliahan mahasiswa.

Sedangkan sistem keuangan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan biaya KKN, wisuda, dan SPP. Selain itu, integration system alumni berguna untuk menyimpan data informasi alumni yang sudah lulus. Sebelum diintegrasikan, masing-masing sistem tersebut biasanya dikembangkan parsial oleh setiap unitnya.

Karena proses pengembangannya dilakukan secara mandiri sesuai kebutuhan unit, hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan terhadap format databasenya. Bahkan perbedaannya tersebut juga berlaku pada unit pusat yang terdapat pada perguruan tinggi. Sehingga hal ini membuat datanya tidak dikelola dengan baik.

Alasan Perguruan Tinggi Harus Memiliki Integrasi Sistem Aplikasi

Setiap perguruan tinggi membutuhkan software integration system yang baik agar tidak terjadi duplikasi data pada beberapa aplikasinya. Biasanya masalah akan muncul saat setiap data informasinya tidak terintegrasi dengan baik. Akibatnya terjadinya duplikasi data. Misalnya saja untuk sistem keuangan mahasiswa.

Di mana ada mahasiswa belum membayar lunas SPP sehingga mereka tidak boleh mengisi KRS. Namun dengan adanya duplikasi data membuat mahasiswa tersebut bisa mengisi KRS pada sistem akademiknya. Selain hal tersebut, ada juga kasus lain yang terjadi pada mahasiswa lainnya yang belum memenuhi persyaratan SKS.

Namun mereka bisa mendaftar keanggotaan alumni pada sistemnya. Padahal seharusnya hal tersebut tidak dapat dilakukan. Belum lagi masih ada manipulasi data dari oknum mahasiswa. Karena di beberapa perguruan tinggi biasanya ada beberapa oknum mahasiswa berhasil lolos membayar kewajiban SPP.

Akan tetapi mereka tetap bisa mengikuti ujian semester. Bisa dibayangkan bagaimana kacaunya bila datanya tidak terintegrasi dengan baik. Melihat hal tersebut, maka integrasi sistem aplikasi itu sangat penting untuk sebuah perguruan tinggi. Karena ada ribuan data mahasiswa yang harus diolah setiap tahun.

Itulah sebabnya pengelolaan datanya harus diperhatikan dengan baik. Saat terjadi duplikasi data mengakibatkan instansi menghabiskan banyak uang, tenaga, dan waktu karena datanya harus dicek berulang kali. Maka dari itu pemanfaatan sistem informasi diharapkan bisa memudahkan pekerjaan instansi.

Solusi Masalah Sistem Perguruan Tinggi

Dengan banyaknya aplikasi yang dipakai pada setiap unit, sehingga dibutuhkan adanya integrasi data pada setiap softwarenya. Dengan begitu ada keterkaitan antara setiap sistem tersebut. Sehingga bisa melakukan sharing database dalam waktu sama tanpa menimbulkan terjadinya duplikasi atau perbedaan data.

Sayangnya pendekatan database management system tidak cukup membantu pengolahan data pada perguruan tinggi. Karena kebanyakan software pada organisasi dikembangkan berdasarkan batasan dari departemennya. Untuk itulah organisasi yang terlanjur membeli banyak aplikasi justru mengalami spaghetti application.

Karena setiap fasilitas dan fungsi softwarenya sama. Untuk itulah solusi dalam mengatasi permasalahan pada perguruan tinggi tersebut adalah menggunakan software integration system yang tepat. Sehingga setiap datanya bisa dikelola dengan baik tanpa menimbulkan duplikasi data.

Jika Anda ingin mengembangkan suatu teknologi perguruan tinggi agar lebih baik dan berkonsultasi demi memenuhi kebutuhan IT, segera hubungi JMC IT Consultant sekarang juga. Kami siap memberikan layanan untuk melakukan integrasi sistem aplikasi melalui WA ke nomor +62 811-2542-515 atau (0274) 588599.

The post Pentingnya Integrasi Sistem Aplikasi untuk Perguruan Tinggi appeared first on JMC IT Consultant.

Contoh yang nyata penggunaan integrasi adalah di perusahaan. Dalam sebuah perusahaan yang memiliki beberapa unit atau deparment, data yang dimiliki bisa saling berkaitan satu sama lain. Jika dalam perusahaan tersebut data tersebut tidak saling terintegrasi besar kemungkinan ada tumpang tindih data yang menyebabkan ketidakefektifan bekerja karena harus double check data, dan parahnya pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan secara tajam. Data-data yang dimiliki terpisah-pisah dan tidak bisa memberikan gambaran yang apa yang terjadi di perusahaan.

Dengan melakukan integrasi sistem, ada 4 manfaat utama yang bisa dirasakan yaitu:

• 100% data konsisten tanpa ragu dan pasti tepat.
• Efisiensi SDM untuk mencegah entri ulang untuk data.
• Pertukaran informasi secara real time antar aplikasi.
• Data bisa diolah menjadi sistem pendukung keputusan.

Salah satu bidang usaha yang melakukan integrasi sistem adalah Tifa Foundation, salah satu yayasan terbesar di Indonesia. Mereka menghadirkan aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) yaitu aplikasi manajemen bisnis yang memudahkan pengelolaan bisnis secara terintegrasi yang dibangun oleh JMC IT Consultant. Didalamnya terdapat aplikasi keuangan, pengelolaan SDM, sampai dengan pengelolaan dan evaluasi program kerja yang saling terhubung. Manfaat yang dirasakan dari integrasi tersebut adalah:

• Setiap aplikasi terhubung untuk bertukar data secara otomatis.
• Pertukaran data lintas aplikasi menjadi lebih aman karena diproses secara sistemik.
• Dapat menampilkan rekap data lintas aplikasi secara menyeluruh.

Selain pihak swasta seperti Tifa Foundation melakukan integrasi, ada juga pemerintahan daerah yang sudah menjalankan integrasi untuk memaksimalkan produktivitas dan layanan ke masyarakat yaitu D.I.Yogyakarta. Integrasi yang dilakukan dikenal dengan Command Center D.I.Yogyakarta. Dengan menerapkan integrasi sistem informasi, ada beberapa manfaat yang sudah dirasakan yaitu :

• Hanya tinggal klik satu tombol, data berpindah dari aplikasi A ke aplikasi B.
• Secara real time, Gubernur dan pejabat daerah dapat memonitor keuangan, kinerja pegawai per instansi, dan detail lainnya mudah diamati.
• Mudah memonitor setiap sudut kota dari satu buah tempat.
• Kinerja setiap instansi dalam memberikan respon terpantau dengan optimal.

Dengan melihat contoh di atas, integrasi sistem tidak hanya dilakukan di perusahaan namun juga bisa dilakukan di pemerintahan. Salah satu penyedia jasa integrasi sistem adalah JMC IT Consultant. Dalam memberikan layanan integarasi sistem, mereka dapat melakukan integrasikan beberapa sistem meskipun menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda, ada sesi riset untuk menghasilkan inovasi baru dari hasil proses integrasi sistem yang telah dilakukan, hingga menjamin kerahasian data selama proses integrasi.

Integrasi sistem butuh banyak persiapan dan proses pengerjaan yang matang, namun hasilnya adalah efektivitas produktivitas hingga pengambilan keputusan yang lebih akurat. Integrasi sistem bisa diterapkan dalam bidang apapun, untuk informai lebih detail  konsultasi kebutuhan integrasi sistem perangkat lunak, hubungi JMC IT Consultant melalui WA +62 811-2582-510

Baca Juga : Integrasi Sistem Informasi

The post Pengertian Integrasi Sistem Perangkat Lunak dan Contoh Penerapannya appeared first on JMC IT Consultant.

Contoh yang nyata penggunaan integrasi adalah di perusahaan. Dalam sebuah perusahaan yang memiliki beberapa unit atau deparment, data yang dimiliki bisa saling berkaitan satu sama lain. Jika dalam perusahaan tersebut data tersebut tidak saling terintegrasi besar kemungkinan ada tumpang tindih data yang menyebabkan ketidakefektifan bekerja karena harus double check data, dan parahnya pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan secara tajam. Data-data yang dimiliki terpisah-pisah dan tidak bisa memberikan gambaran yang apa yang terjadi di perusahaan.

Dengan melakukan integrasi sistem, ada 4 manfaat utama yang bisa dirasakan yaitu:

• 100% data konsisten tanpa ragu dan pasti tepat.
• Efisiensi SDM untuk mencegah entri ulang untuk data.
• Pertukaran informasi secara real time antar aplikasi.
• Data bisa diolah menjadi sistem pendukung keputusan.

Integrasi sistem informasi ini tidak hanya dilakukan di perusahaan namun juga telah di lakukan di beberapa instansi pemerintahan Indonesia, salah satunya adalah Command Center D.I.Yogyakarta. Dengan menerapkan integrasi sistem informasi, ada beberapa manfaat yang sudah dirasakan yaitu :

• Hanya tinggal klik satu tombol, data berpindah dari aplikasi A ke aplikasi B.
• Secara real time, Gubernur dan pejabat daerah dapat memonitor keuangan, kinerja pegawai per instansi, dan detail lainnya mudah diamati.
• Mudah memonitor setiap sudut kota dari satu buah tempat.
• Kinerja setiap instansi dalam memberikan respon terpantau dengan optimal.

Melihat penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa integrasi sistem informasi memiliki banyak manfaat dan dapat mendukung produktivitas. Salah satu penyedia layanan integrasi sistem adalah JMC IT Consultant. Bagi JMC dengan melakukan integrasi sistem, produktivitas kerja dapat maksimal dan keputusan yang lebih akurat. Jika Anda ingin mengembangkan teknologi bisnis dan membutuhkan bantuan integrasi sistem informasi, JMC dapat memberikan saran-saran terbaiknya. Untuk informasi lebih detail, Anda dapat menghubungi no WA di  +62 811-2582-510.

Baca Juga : Jasa Pembuatan Peta Tematik

The post Pentingnya Melakukan Integrasi Sistem Informasi appeared first on JMC IT Consultant.

Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji saat membuka Annual Conference of the Indonesian Association of Public Administration (IAPA) 2019 di Kab. Badung, Bali, Senin (11/11).

BADUNG – Pelayanan publik dituntut untuk cepat, tepat, dan efisien mengikuti perkembangan zaman. Keinginan masyarakat untuk mendapat pelayanan prima harus direspon pemerintah dengan melakukan adaptasi pada pola birokrasi. Reformasi birokrasi terus didorong untuk dapat menjawab tantangan tersebut.

Transformasi pemerintah dilakukan pada berbagai aspek dan area pemerintahan, utamanya adalah pada aspek organisasi dan sumber daya manusia (SDM). “Transformasi pemerintahan mutlak akan melibatkan peran teknologi komunikasi dan informasi atau ICT untuk mengubah cara pemerintah menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat,” ujar Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji mewakili Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat membuka Annual Conference of the Indonesian Association of Public Administration (IAPA) 2019 di Kabupaten Badung, Bali, Senin (11/11).

Konferensi gabungan yang mengangkat tema ‘Strengthening the Role of Public Administration in The Global Changing Society: Public Sector Reform and Digital Transformation in Asia’ ini merupakan kerja sama antara Kementerian PANRB, Asian Group for Public Administration (AGPA), dan Indonesia Association of Public Administration (IAPA). Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, Universitas Ngurah Rai, dan Universitas Pendidikan Nasional.

Diselenggarakannya Annual IAPA Conference ini merupakan wadah untuk mendiskusikan dan memperdebatkan tren-tren terkini administrasi publik. Para akademisi, peneliti, praktisi atau perumus kebijakan, mahasiswa (S-1 dan S-2), dan pemangku kepentingan lainya juga turut dilibatkan pada konferensi ini.

Dikatakan, keterlibatan akademisi merupakan bagian dari perjalanan transformasi Indonesia. Mereka terus memberikan masukan dan kritik dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih baik.

“Kami berharap diskusi yang dihadirkan oleh para akademisi terbaik dari Indonesia maupun dari luar negeri akan menghasilkan solusi-solusi konkret yang tidak hanya berguna bagi perkembangan ilmu administrasi dan sektor publik, tetapi juga bagi perbaikan tata kelola pemerintahan kedepannya,” imbuhnya.

Senada dengan Atmaji, Presiden IAPA Agus Pramusinto menyampaikan berkumpulnya berbagai pihak terkait selama dua hari kedepan adalah untuk melakukan diskusi yang produktif dan berwawasan luas, yang diharapkan akan berkontribusi pada transformasi sektor di berbagai sektor.

Konferensi yang berlangsung selama dua hari ini dihadiri oleh pembicara dari berbagai negara yang akan menyampaikan pidato akademik berdasarkan pencapaian akademik atau pencapaian profesional masing-masing yang sejalan dengan tema dari konferensi ini. Beberapa pembicara tersebut adalah Guru Besar Yonsei University, Korea Pan Suk Kim, Guru Besar King Prajadhipok’s Institute, Thailand Prof. Woothisarn Tanchai, President of Asian Association for Public Administration (AAPA) Alex B. Brillantes, Guru Besar Victoria University of Wellington, Selandia Baru Evan M. Berman, dan Guru Besar Universitas Gadjah Mada Erwan Agus Purwanto.

Para pembicara tersebut fokus mengupas hal-hal terkait reformasi birokrasi di era digital. Subtema yang dibahas mencakup tren-tren terkini administrasi publik, etika, dan integritas dalam era digital, akuntabilitas, dan kinerja dalam pelayanan publik serta politik, administrasi, dan relasi pemerintah di dunia global. Tidak berhenti sampai disitu, tema-tema yang futuristik, seperti kecerdasan buatan dan masa depan pemerintahan serta pelajaran yang dipetik dari reformasi sektor publik juga akan dibahas.

Usai resmi dibuka oleh Sekretaris Kementerian PANRB didampingi Presiden IAPA Agus Pramusinto, Presiden AGPA Eko Prasojo, dan President of International Institute of Administrative Sciences (IIAS) Ra’ed Benshams, kegiatan dilanjutkan dengan plenary session 1 yang membahas ‘Transformation of Public Administrations Across Asia: What can we learn from each other’. (rum/HUMAS MENPANRB)

Source : menpan.go.id

The post Transformasi Birokrasi Libatkan Teknologi Komunikasi dan Informasi appeared first on JMC IT Consultant.

Belum lama ini, JMC IT Consultant berkesempatan mendapat kunjungan dari rombongan Bupati Kabupaten Maybrat, Bernard Sagrim. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat beserta jajarannya. Selain itu, turut hadir Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Maybrat. Bupati Kabupaten Maybrat dan jajarannya menyadari, proses pemerintahan yang dilaksanakan secara konvensional mengurangi efisiensi dan efektifitas kerja dalam melayani masyarakat.

Pada pertemuan tersebut, tim JMC IT Consultant memberikan penjelasan secara lengkap mengenai produk dan layanan JMC IT Consultant. Pemaparan ini meliputi manfaat yang diperoleh serta kelebihan dari produk dan layanan JMC IT Consultant. Bupati Kabupaten Maybrat beserta rombongan sangat antusias dalam mengikuti presentasi yang diberikan oleh tim JMC IT Consultant. Selain itu, peserta pertemuan tidak segan menyampaikan berbagai pertanyaan untuk lebih memperdalam informasi terkait e-Government dan implementasinya. Hal ini membuat pertemuan berjalan dinamis dengan diskusi – diskusi menarik.

Menjadi sebuah kebanggan bagi JMC IT Consultant mendapatkan kunjungan dari Pemerintah Kabupaten Maybrat. JMC IT Consultant siap berangkat menuju Kabupaten Maybrat ataupun daerah manapun di Indonesia untuk membantu pemerintah dalam menerapkan e-Government demi terwujudnya konsep good governance.

Bersama JMC IT Consultant, mari membangun Indonesia melalui teknologi!

The post Pertemuan Pemerintah Kabupaten Maybrat dan JMC IT Consultant appeared first on JMC IT Consultant.

Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja dalam acara FGD Manajemen Talenta dengan tema Perspektif Lintas Sektoral dalam Penyusunan Kebijakan Manajemen Talenta Nasional, di Jakarta, Senin (22/04).

JAKARTA – Laju revolusi industri 4.0 yang juga diikuti dengan kualitas birokrasi yang unggul tak bisa dibantah. Di era ini, percepatan pelayanan adalah hal yang dibutuhkan masyarakat. Percepatan pelayanan itu juga harus seiring dengan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mumpuni dan menguasai teknologi. Untuk menjawab segala tantangan itu, dibutuhkan manajemen talenta nasional yang mengakomodir kemampuan ASN di seluruh Indonesia.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Setiawan Wangsaatmaja menuturkan, dengan manajemen talenta ini, setiap kemampuan individu ASN sudah bisa terlihat dan terekam sejak mereka mendaftar menjadi CPNS. “Nanti akan terlihat kemampuan masing-masing individu sejak mereka mengikuti tes CPNS. Ini adalah bagaimana kita mengelola talenta terbaik di Indonesia,” ujar Setiawan dalam acara Forum Group Discussion (FGD) Manajemen Talenta dengan tema Perspektif Lintas Sektoral dalam Penyusunan Kebijakan Manajemen Talenta Nasional, di Jakarta, Senin (22/04).

Setiawan menjelaskan, percepatan dibutuhkan di semua lini pemerintahan, mulai dari administrasi, hingga bermuara pada pelayanan publik yang prima. Birokrasi 4.0 ini meliputi percepatan pelayanan, efisiensi pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja.

Khusus poin terakhir, Setiawan menekankan fleksibilitas kerja adalah hal yang penting dalam penyelenggaraan negara. Dia bercerita, di Jakarta, seseorang bisa menghabiskan waktu empat jam dalam sehari di perjalanan. Pekerjaan yang berbasis teknologi memungkinkan beberapa urusan bisa diselesaikan tanpa harus berada di kantor. “Empat jam ini bisa kita manfaatkan untuk bekerja di mana saja, tak harus di kantor. Beberapa negara maju sudah menerapkan hal ini,” imbuh Setiawan.

Cerita lain tentang revolusi 4.0 ini diceritakan oleh Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kantor Staf Presiden (KSP), Yanuar Nugroho. Dikatakan, ada satu perusahaan elektronik yang menciptakan lemari es yang terhubung dengan WiFi, kartu kredit pemilik, dan supermarket favorit pemiliknya. Pada lemari es modern itu, sang pemilik harus mencantumkan minimal bahan makanan yang ada di dalamnya.

Sebagai contoh, minimal ada 300 gram bayam, dua kilogram daging, atau 10 butir telur. Jika suatu saat stok bahan makanan itu berkurang, akan langsung terdeteksi dan akan ada petugas supermarket yang mengantar bahan makanan yang dibutuhkan ke rumah si pemilik lemari es tersebut. “Ini bukan lagi mengenai besar kecil, bukan lagi mengenai siapa yang punya siapa tidak punya. Tapi tentang kecepatan,” ujar Yanuar.

Mau tak mau, pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus beradaptasi dengan revolusi seperti contoh-contoh tersebut. Sebelum adanya revolusi 4.0, dunia telah menghadapi revolusi industri pertama yang ditandai penemuan mesin uap dan sejumlah revolusi lain yang mengikutinya. “Sekarang kita masuk ke zaman baru. Zaman ini adalah tentang kecepatan,” imbuh Yanuar.

Yanuar mengatakan, jika tak bisa mengikuti revolusi 4.0, maka pemerintah akan kehilangan relevansinya. Salah satu hal yang menyebabkan manajemen talenta di era modern ini belum optimal adalah pelaksanaan UU ASN mengenai manajemen talenta yang juga masih belum optimal. Selain itu, implementasi Grand Design Smart ASN juga masih perlu perbaikan dan akselerasi.

Terkait hal tersebut, jelas Yanuar, Presiden RI memberi beberapa arahan, yakni melakukan pelatihan dan redistribusi ASN untuk memperluas akses layanan publik sampai ke pelosok negeri. Kemudian, untuk memperbaiki peringkat indeks efektifitas pemerintah. “Kita juga memperkuat rekrutmen ASN serta seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Tak boleh lagi ada jual beli jabatan,” tegasnya.

Dalam FGD tersebut, hadir juga Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Teguh Widjinarko, Asisten Deputi Bidang Standarisasi Jabatan dan Pengembangan Karir Aba Subagja, serta Asisten Deputi Bidang Pembinaan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur Bambang Sumarsono. Turut hadir menjadi narasumber dalam acara ini yakni Plt. Direktur Aparatur Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Wisnu Utomo, Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir, Kepala BPSDM Provinsi Jawa Tengah M. Arief Irwanto, dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie. (don/HUMAS MENPANRB)

Sumber : menpan.go.id

The post Hadapi Revolusi Industri 4.0, Pemerintah Siapkan Percepatan Peningkatan Kualitas ASN appeared first on JMC IT Consultant.

JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan penyediaan data dan informasi geospasial memiliki peran yang signifikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. “Rakornas Informasi Geospasial yang diselenggarakan kali ini, saya pandang bersifat strategis karena waktunya bersamaan dengan tahun penyusunan RPJMN 2020-2024. Saat ini, telah disusun rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 yang akan terus dipertajam melalui proses diskusi publik, yang nantinya akan diintegrasikan dengan visi-misi Presiden terpilih,” ujar beliau dalam acara Rakornas Informasi Geospasial, pada Rabu (27/3) di Hotel Kempinski Jakarta.

Dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan nasional, berbagai pemangku kepentingan tentunya memiliki kebutuhan informasi geospasial yang beragam. Koordinasi lintas institusi mutlak diperlukan agar penyelenggaraan informasi geospasial berjalan secara terarah, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi. Penyelenggaraan informasi geospasial secara terintegrasi didapatkan melalui implementasi Kebijakan Satu Peta dan kerja sama pelaksanaan pemetaan lahan sawah baku. Keduanya merupakan contoh praktik baik kegiatan yang melibatkan institusi secara terkoordinasi.

“Ke depan, kita tidak hanya perlu melanjutkan implementasi Satu Peta, tetapi juga harus memulai upaya mengimplementasikan Satu Data. Dengan demikian, kita akan lebih siap menghadapi era digital yang berhubungan dengan big data dan internet of things. Perlu didukung dengan SDM di bidang informasi geospasial berkualitas. Saya menaruh harapan besar agar BIG dapat mengawal implementasi rencana aksi informasi geospasial nasional secara konkrit dan teratur,” tutup Menteri Bambang. 

Source : bappenas.go.id

The post Menteri Bambang Tekankan Informasi Geospasial Penting Bagi Pembangunan Nasional appeared first on JMC IT Consultant.

Menteri Syafruddin saat memberikan arahan dalam acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS Kementerian Hukum dan HAM, Jumat (01/02).

JAKARTA – Arus revolusi industri 4.0 yang serba digital tak bisa dibendung, termasuk oleh para penyelenggara negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Sistem atau teknologi pelayanan publik kedepannya tak boleh lagi sebatas pertemuan fisik, namun pelayanan bisa dilakukan dari manapun.

Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dalam acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS Kementerian Hukum dan HAM, Jumat (01/02). “Reformasi pemerintahan melalui konsep pelayanan yang bukan lagi sebatas fisik, namun dikembangkan di luar batas fisik yang langsung menyentuh harapan dan kepuasan publik,” ujarnya, di hadapan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, dan 17.528 PNS dan 1.985 CPNS Kemenkumham.

Penguasaan teknologi dalam sistem pemerintahan ini, memiliki tujuan untuk menciptakan Smart ASN yang searah dengan dinamisasi pemerintahan di era digital. Menteri Syafruddin mengungkapkan, ada dua hal yang harus di adopsi dari revolusi teknologi. Pertama, adalah membangun kerangka open government, yang menitikberatkan triangulasi kepentingan antara pemerintah, sektor privat, dan masyarakat. Pemerintah dituntut semakin terbuka dan aktif menggandeng warga dan sektor privat untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin dinamis.

Kedua, pemerintah perlu membangun e-government system di seluruh struktur internal institusi atau kelembagaannya. “Maka yang dibangun adalah postur pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terpadu dari pusat hingga daerah, hingga ujung terdepan pelayanan publik,” ucapnya.

Strategi kunci membangun the whole government adalah menyiapkan kualitas dan kompetensi ASN yang semakin mumpuni, inovatif, kreatif, berdaya saing tinggi, yang memimpin terlaksananya tata kelola pemerintahan modern. Untuk itu, rekrutmen ASN, baik PNS maupun PPPK harus menjaga kualitas.

Dikatakan, era milenial ini adalah puncak peradaban masa depan. Menurut mantan Wakapolri ini, nasib bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh generasi Smart ASN. Generasi muda yang menjadi ASN saat ini, menurutnya, adalah tulang punggung harapan bangsa untuk melahirkan birokrasi yang semakin dinamis.

Di akhir sambutannya, Menteri Syafruddin mengapresiasi Kemenkumham yang menjadikan acara ini sebagai momentum untuk berbagi informasi dan pengetahuan. Birokrasi di masa depan tak lagi membutuhkan struktur yang besar, bahkan tidak butuh kantor yang terlampau besar. “Semuanya akan slim karena serba share space, share time, share data, serta semuanya bekerja secara milenial, digital, dan virtual,” pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto, Deputi Bidang SDMA Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Inovasi LAN Tri Widodo, dan lainnya. (don/HUMAS MENPANRB)

Sumber : www.menpan.go.id

The post Songsong Revolusi Industri 4.0, ASN Harus Mumpuni appeared first on JMC IT Consultant.

Menteri PANRB Syafruddin saat menjadi pembicara Seminar Nasional Membangun Profesionalitas ASN dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital Industri 4.0 di Jakarta, Sabtu (26/01).

JAKARTA – Sejalan dengan era digitalisasi dan Revolusi Industri 4.0 banyak negara telah menerapkan digitalisasi dalam pemerintahannya. Tujuannya untuk membangkitkan produktivitas dan efisiensi serta menghidupkan akuntabilitas mesin kelembagaan negara.

"Pemerintah perlu membangun sistem e-goverment di seluruh kelembagaan, membangun postur pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terpadu dari pusat hingga daerah hingga ujung terdepan pelayanan publik" ujar Menteri PANRB Syafruddin saat menjadi pembicara di Seminar Nasional Membangun Profesionalitas ASN dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital Industri 4.0 di Jakarta, Sabtu (26/01).

Kementerian PANRB sudah menyusun Perpres Nomor 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan keterpaduan sistem pemerintahan dari pusat hingga ujung daerah terluar. Dengan adanya sistem yang terintegrasikan akan menghasilkan efisiensi anggaran dan sinergitas instansi pusat dan daerah semakin meningkat. "Tentu tujuan akhirnya adalah untuk membuat pelayanan publik yang outstanding, dimana pelayanan semakin mudah, cepat, murah, berkualitas, dan mampu menyentuh harapan masyarakat.

Dalam rangka pengembangan SPBE, Kementerian PANRB melakukan kerjasama dengan pemerintah Korea Selatan. Dampaknya, Indonesia termasuk kelompok negara peringkat atas dalam kategori e-Goverment Development Index berdasarkan survei yang dilakukan PBB di tahun 2018. "Ini jembatan yang tepat untuk menghantarkan transformasi digital pada pemerintah untuk meningkatkan kecepatan dan akses pelayanan untuk masyarakat," ungkap Syafruddin.

Penerapan e-goverment dapat mengarahkan pengembangan pelayanan dan pemerintahan berbasis elektronik menuju puncak tertinggi kepuasan masyarakat. Hal tersebut yang melandasi banyak pemerintahan daerah memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Seperti yang dilakukan pemerintah daerah DIY yang bekerjasama dengan Bukalapak untuk mendorong ekonomi UKM sektor kecil dan menengah. Begitu pula dengan pemerintah Makassar memanfaatkan digitalisasi untuk membangun sistem ketertiban dan keamanan kota dengan memasang CCTV pengawas.

"Melalui kebijakan publik yang terarah dan komprehensif akan memacu perbaikan kinerja dan akan meningkatkan kepercayaan publik," kata Syafruddin.

Untuk itu diperlukan penguatan dan pembangunan ASN sebagai kunci yang membuka ruang perubahan bagi birokrasi profesional. "Inilah yang mendasari keyakinan kita bersama jika ASN adalah pilar penting negara, pondasi penting bagi pemerintahan," ucap Syafruddin.

Pemerintah mulai menggeser fokus pembangunan dari infrastruktur kepada pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah ingin membangun Smart ASN yang mampu menguasai teknologi informasi. "Roadmap pembangunan Smart ASN sejalan dengan dinamisasi pembangunan pemerintahan," ujar Syafruddin.

Pemerintah saat ini sedang menyiapkan ASN yang semakin mumpuni, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Untuk itu selaku regulator, Kementerian PANRB melakukan rekrutmen ASN, baik melalui CPNS maupun PPPK dengan menjaga standar kualitas. Sehingga mampu memimpin terlaksananya tata kelola pemerintahan modern berbasis elektronik. (HUMAS MENPANRB)

Sumber : www.menpan.go.id

The post Pola Pelayanan Publik Harus Bertranformasi dan Berorientasi Pada Landscape Digital appeared first on JMC IT Consultant.